Disposisi Bertubi-tubi (Parodi Pegawai Negeri 01)

Oemar Bakrie (maaf, pinjam nama lagu Iwan Fals) seorang pegawai negeri di kecamatan pelosok pedesaan. Suatu hari dia bingung bin resah mendapat disposisi surat undangan yang tidak tanggung-tanggung tingkatannya, yaitu dari Bupati.
Ceritanya, di awal reformasi dan otonomi daerah ada salah satu partai politik yang akan mengadakan musyawarah pengurus daerah di salah satu hotel dekat kantornya. Kebetulan partai yang punya hajat itu bukan partainya Pak Bupati maupun partainya Pak Wakil Bupati. Pada surat undangan yang ditujukan kepada Pak Bupati mohon berkenan untuk membuka dan sekaligus menjadi "keynote speeker" seminar otonomi.
Entah karena ada acara yang lebih penting, atau karena yang mengundang bukan dari partainya maka Pak Bupati tidak akan datang dan "mendisposisi" Pak Wakil untuk menghadiri. Pak Wakil kayaknya juga demikian, tidak mau hadir dan "mendisposisi" kepada Pak Sekda. Pak Sekda kayaknya juga "gamang" (ewuh oyo ing pambudi : Bhs Jawa)akhirnya juga tidak akan datang dan mendisposisi ke Pak Camat, mungkin dengan pertimbangan tempatnya berada di wilayahnya. Pak Camat bingung, dan mungkin karena "ketakutan" akhirnya tidak juga akan datang dan mendisposisi pada pejabat eselon terendah, yaitu jatuh pada Pak Oemar Bakrie.
Dengan perasaan yang tidak karuan, akhirnya Pak emar Bakrie masih bisa bepikir bijak, "Apa tega saya juga harus mendisposisi kepada anak buah saya?", kata hatinya.
Akhirnya dengan tekad bulat dan percaya diri, Pak Oemar Bakrie datang ke perhelatan itu.
Ketika sampai di pintu masuk, dia bilang sama panitianya, apakah dia bisa mewakili Bupati menjadi Keynote Speeker, sambil menunjukkan surat yang penuh dengan disposisi di tangannya. Agak berapa lama beberapa orang panitia berembug akhinya, Pak Oemar Bakrie dipersilahkan. Akhirnya beliau menjadi Keynote speeker, tetapi pada kata-kata awalnya ia bilang, "Saya berbicara disini, bukan mewakili Pak Bupati, sehingga apa yang saya kemukakan adalah pengalamana, perasaan dan angan-angan saya sebagai pegawai negeri yang mengikuti arus reformasi dan otonomi".